Kejari Rohul sudah Panggil Pejabat DTPHK dan Konsultasi Kerugian Negara ke BPKP

ROHULNEWS - Dari Pengembangan kasus ini sementara, Susanto menyatakan pihak Kejari menemukan adanya beberapa kejanggalan mulai dari awal proses penetapan RDKK, dimana banyak ditemukan adanya penerima yang tidak sesuai ketentuan penerima pupuk subsidi.

“Pengusulan RDKK itu ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sebelum RDKK ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan verifikasi data oleh PPL. Namun, dari hasil pencocokan di lapangan kita dapati ada penerima pupuk subsidi tersebut tidak sesuai ketentuan, misalnya memiliki lahan di atas dua hektare,” jelasnya.

Kasi Pidsus menyebut, pihaknya saat ini juga masih mendalami apakah temuan tersebut merupakan salah satu bentuk kelalaian sehingga berdampak terhadap timbulnya kerugian negara.

Guna membuat terang kasus tersebut, Kasi Pidsus mengaku pihaknya saat ini terus menggali dan mengumpulkan data secara lengkap dan langsung turun mendatangi penerima pupuk, yang namanya terdaftar dalam RDKK. Tim juga melakukan konfirmasi kepada penerima pupuk subsidi berapa jumlah pupuk subsidi yang diterima.

“Hasil konfirmasi ke penerima pupuk subsidi tersebut nantinya akan disandingkan dengan data penyaluran dari kios pupuk serta harga pembelian/ penjualan dan barulah kita bisa ambil kesimpulan tentang kerugian negara terhadap penyimpangan penyaluran pupuk subsidi,” jelasnya.

Ditambahkan Kasi Pidsus, berdasarkan data Penyaluran Pupuk Subsidi di rohul terjadi pada tahun 2020 dan 2021 dengan jumlah hampir ribuan ton. Dari 40 Kios penyalur Pupuk Subsidi saat ini sebagian besar sudah memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Rohul untuk dimintai keterangan.

“Saya kurang ingat angka pasti alokasi pupuk subsidi itu, namun yang jelas ribuan ton terbesar di tahun 2020 dan 2021, sementara di 2022 jumlahnya turun karena adanya kebijakan pupuk subsidi perkebunan sudah ditiadakan,” tutupnya (Ry)