KP2KP Pasir Pangarayan Gelar Sosialisasi Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pedagang TBS

ROHULNEWS | ROKAN HULU – Selasa (12/07), KP2KP Pasir Pangarayan mengadakan kegiatan sosialisasi terhadap pedagang Tandan Buah Segar (TBS) di wilayah Kecamatan Tambusai Utara.

Tema sosialisasi yang dilakukan adalah kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan TBS kepada pabrik kelapa sawit (PKS). Kegiatan  sosialisasi ini dilanjutkan juga dengan layanan pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Tim penyuluh KP2KP Pasir Andy Sinaga menjelaskan terkait skema PPN dalam proses bisnis jual beli TBS. Andy juga memaparkan seluk beluk terkait Pengusahan Kena Pajak, mulai dari cara pendaftaran, pembuatan faktur pajak, dan pelaporan PPN setiap bulannya.

Pertemuan hari ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang akan berkesinambungan dalam rangka membimbing para PKP baru melaksakan kewajiban perpajakannya. 

“Setelah dikukuhkan sebagai  PKP, kami juga akan memberi asistensi terkait aplikasi e-faktur dan pelaporannya selama beberapa 1-3 bulan kedepan,” ucap Andika Amri sebagai bagian tim penyuluh KP2KP Pasir.

Para pedagang TBS merasa sangat terbantu dengan adanya edukasi yang diberikan oleh kantor pajak, khususnya terkait PPN atas transaksi TBS.

“Sebelumnya kami hanya mengetahui kalau pajak yang dikenakan itu hanya atas PPh pasal 22 setiap bulan. Namun ternyata masih ada kewajiban PPN khususnya karena omset kami sudah diatas 4,8 M,” tutur salah satu pemasok TBS, Ryan.

Kepala KP2KP Pasir Pangarayan, Mohamad Amir menjelaskan bahwa program  kegiatan sosialisasi terhadap pedagang TBS ini akan dilakukan secara berkesinambungan terhadap para pedagang TBS di kecamatan kecamatan lain di Kabupaten Rokan Hulu, dengan harapan bahwa seluruh pedagang TBS memahami dan dapat menjalankan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dengan baik.

Amir menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang sudah mendaftar dan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berkewajiban memungut PPN sebesar 11% dari harga jual TBS yang diserahkan kepada pembeli.

Tarif PPN ini  berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) yang berlaku mulai 1 April 2022. 

Kegiatan sosialisasi terhadap pedagang TBS seperti ini dilakukan dengan berkordinasi dengan pabrik kelapa sawit dan pihak pemerintah desa dimana lokasi pabrik kelapa sawit dan pedagang sawit berada.

Dengan diadakan sosialisasi ini diharapkan  dapat memberikan pemahaman yang baik dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.