Bupati Rohul Buka Penyuluhan Program Pengungkapan Sukarela KPP Pratama Bangkinang

ROHULNEWS | ROKAN HULU – Bupati Rokan Hulu, H Sukiman membuka secara resmi kegiatan Penyuluhan Program Pengungkapan Sukarela KPP Pratama Bangkinang yang dilaksanakan di Aula Convention Hall Masjid Agung Islamic Center Rohul Selasa (14/6/22).

Penyuluhan ini dilakukan kepada Wajib Pajak di wilayah Rokan Hulu (Rohul) yang diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para pimpinan cabang bank yang termasuk dalam Himpunan Bank Negara (Himbara).

Bupati Sukiman sangat mendukung kegiatan tersebut sehingga dapat meningkatkan partisipasi Wajib Pajak dalam mengikuti kegiatan PPS. 

PPS sendiri merupakan pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH),  PPS dilaksanakan sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. 

"Ini kesempatan bagus bagi masyarakat Rokan Hulu, terutama bagi Wajib Pajak, karena masih ada waktu selama 17 hari ke depan untuk melaporkan pajaknya, dengan biaya sangat ringan dari pembayaran normal sebelumnya," sebut Bupati.

Terlaksananya Penyuluhan Program Pengungkapan Sukarela atas kerjasama dengan Kantor Wilayah DJP Riau, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Kantor Pelayanan dan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pasir Pangaraian.

"Mari kita sukseskan penyuluhan program sukarela ini," ajak Sukiman.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Bangkinang, Meidijati mengatakan, PPS terbagi atas dua kebijakan, pertama kebijakan untuk Wajib Pajak yang telah mengikuti program Tax Amnesty berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, dan belum atau tidak seluruhnya mengungkapkan harta dalam surat pernyataan. 

Kedua, kebijakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum melaporkan harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2020. 

Tarif PPS Kebijakan I sebesar 11% untuk deklarasi luar negeri, 8% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, serta 6% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN)/kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi)/sektor energi terbarukan (renewable energy) di wilayah NKRI. 

Tarif PPS Kebijakan II sebesar 18% untuk deklarasi luar negeri, 14% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, serta 12% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN)/kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi)/sektor energi terbarukan (renewable energy) di wilayah NKRI. 

Penyampaian SPPH dapat dilakukan secara daring melalui laman djponline.pajak.go.id dan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Barat (WIB) hingga 30 Juni 2022.

Ini kesempatan emas bagi masyarakat Rokan Hulu untuk membayarkan pajak harta bersihnya, karena kegiatan ini obral pajak besar-besaran masih ada waktu lebih kurang 17 hari ke depan atau sampai batas waktu sampai 30 Juni 2022.

"Jika sudah melewati batas waktu yang sudah kita tentukan maka pembayaran Wajib Pajak kembali normal," sebut Meidijati